Rapat Paripurna DPRFD Tanjabtim Dalam Rangka Penyampaian Pandangann Akhir. Fraksi Fraksi Terhadap LKPJ Bupati Tahun 2024
Muara Sabak, Sabak Ekspres.com
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) pada senin 28 april 2025, dalam rangka penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024 berlangsung dinamis. Berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan PP No. 13 Tahun 2019, LKPJ disampaikan sebagai bentuk evaluasi tahunan pemerintah daerah kepada dewan.
Vonny Wulandari S Kep MM
Dalam pandangan akhirnya, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang disampaikan oleh Voni, menilai bahwa indikator makro daerah berada dalam posisi menggembirakan. Kinerja Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya dinilai telah mencapai target sesuai visi misi “merakyat”. Setelah pembahasan bersama TAPD dan OPD, Fraksi PAN menyampaikan beberapa catatan penting untuk ditindaklanjuti, antara lain:
Dinas Dukcapil diharapkan memperkuat sistem administrasi kependudukan melalui rekap KTP.
Kesbangpol diminta segera menyelesaikan persoalan tapal batas serta membina LSM dan OKP.
Satpol PP dan Damkar diinstruksikan mengawasi dan menertibkan keberadaan RAM di wilayah Tanjabtim.
BPBD diingatkan untuk tetap siaga menghadapi bencana alam.
Dinas Perhubungan perlu memperkuat koordinasi dalam penertiban transportasi.
Dinas Kominfo diminta aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memberantas judi online.
Dinas PMD, Dinas Penanaman Modal, BKD, PUPR, Perkim, RS Nurdin Hamzah, DLH, Dinas Kesehatan, Dispora, Bagian Umum dan Kesra, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi, Disperindag, dan Sekretariat DPRD turut diberikan rekomendasi spesifik terkait peningkatan layanan publik, infrastruktur, pengawasan aset, dan optimalisasi penggunaan anggaran.
Alam Bakri
Selain itu, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) mengapresiasi kinerja Komisi 1, 2, dan 3 DPRD dalam pembahasan LKPJ. Fraksi Golkar menekankan pentingnya optimalisasi penggunaan anggaran, terutama bagi instansi yang realisasi anggarannya masih di bawah 90%. Golkar juga mendorong Dinas PUPR untuk segera memperbaiki badan jalan Labuhan Pering–Sungai Benuh sepanjang 20 kilometer dengan anggaran Rp2 miliar.
Drs Syahbudin MH
Fraksi Partai NasDem menyoroti permasalahan infrastruktur jalan, memperingatkan Dinas Perhubungan dan instansi terkait untuk menjaga kelayakan jalan agar tidak rusak akibat aktivitas angkutan berat.
Usman S Ip
Sementara itu, Fraksi Gerindra memberikan sejumlah rekomendasi tegas, khususnya terhadap rendahnya serapan anggaran di beberapa instansi. Mereka mendesak peninjauan izin dan rekomendasi AMDAL terkait RAM sawit, serta meminta perhatian serius terhadap perbaikan jalan-jalan yang mengalami kerusakan parah akibat mobilisasi hasil perkebunan. Gerindra juga mendorong optimalisasi layanan kesehatan dan pendataan aset desa.
Muhammad Guntur S Pi
Fraksi Demokrasi Keadilan meminta pemerintah daerah untuk menelaah seluruh program agar sejalan dengan visi-misi daerah. Mereka juga mengusulkan agar Pemda membantu petani sawit di kawasan Hutan Produksi di Kecamatan Dendang dan Muara Sabak Barat melalui program penanaman modal yang melibatkan dana CSR perusahaan.
Rapat Paripurna ini menjadi bagian penting dari proses evaluasi pembangunan daerah Tanjabtim, sekaligus mempertegas komitmen seluruh elemen legislatif dan eksekutif untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ke depannya
