Tanjung Jabung Timur – Aksi unjuk rasa yang digelar oleh Barisan Rakyat Tanjung Jabung Timur (BERANTAM) berlangsung damai pada Kamis (4/9/2025) di Taman PKK, Muara Sabak. Ratusan peserta aksi menyuarakan berbagai tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah daerah, khususnya terkait visi-misi kepala daerah, perbaikan infrastruktur, hingga persoalan agraria dan pendidikan.
Ketua DPRD Tanjung Jabung Timur, Zillawati, bersama sejumlah anggota DPRD hadir langsung menemui massa aksi. Turut mendampingi, Bupati Tanjung Jabung Timur dan Kapolres Tanjab Timur yang juga ikut berdialog secara terbuka dengan pengunjuk rasa. Kehadiran unsur pimpinan daerah ini diapresiasi oleh peserta aksi sebagai bentuk komitmen untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat.
Dalam tuntutannya, koordinator aksi BERANTAM, Agus Sukarno menegaskan sepuluh poin tuntutan, di antaranya meminta bupati profesional dalam penyusunan OPD, mempercepat pembangunan infrastruktur jalan rusak, menuntut penyelesaian konflik agraria, serta mendesak langkah hukum atas dugaan pengemplangan pajak oleh perusahaan besar di daerah tersebut.
Ketua DPRD Zillawati menegaskan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan massa aksi akan dicatat dan menjadi bahan pembahasan bersama pihak eksekutif maupun legislatif. “Kami hadir di sini bukan hanya untuk mendengar, tetapi juga untuk menindaklanjuti apa yang menjadi keresahan masyarakat. Aspirasi ini adalah bagian penting dari demokrasi di Tanjung Jabung Timur,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Tanjung Jabung Timur, Dilla Hich menyampaikan komitmennya untuk segera menindaklanjuti tuntutan yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat, khususnya perbaikan infrastruktur jalan dan peningkatan kualitas pendidikan. Ia menambahkan, penyelesaian permasalahan pajak dan konflik agraria akan dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku.
Aksi yang berlangsung tertib berjalan lancar dan berakhir dengan damai. Massa aksi kemudian membubarkan diri setelah mendapatkan jaminan bahwa aspirasi mereka akan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah bersama DPRD. (Red).
