JAMBI – Proses mediasi terkait aksi penolakan aktivitas stockpile batu bara PT Sinar Anugerah Sukses (PT SAS) di kawasan Aur Kenali, Kota Jambi, kembali berlangsung. Namun, agenda yang semestinya menjadi ruang dialog antara masyarakat dan perusahaan justru diwarnai ketegangan baru.
Sejumlah warga dari Kelurahan Aur Kenali, Mendalo Laut, Banyumas, dan Penyengat Rendah hadir untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait keberadaan dan aktivitas stockpile batu bara tersebut.
Di tengah proses mediasi, persoalan lain mencuat. Sejumlah awak media yang datang untuk menjalankan tugas jurnalistik disebut mendapat larangan saat hendak meliput jalannya dialog antara masyarakat dengan pihak perusahaan.
Situasi semakin memanas setelah beredar sebuah video yang diduga merekam tindakan salah seorang karyawati PT SAS yang terlibat dalam perdebatan dengan warga dan awak media.
Bermula ketika seorang yang mengaku karyawan PT. SAS ingin membongkar paksa dan merusak aset milik masyarakat yang melakukan aksi damai, namun warga melawan.
Lebih ironis sesaat setelahnya bereda video, perempuan yang diduga merupakan karyawati PT SAS itu terdengar mengeluarkan pernyataan bernada pengusiran dan penolakan terhadap keberadaan warga maupun awak media di lokasi.
“Ini hak kami, tidak boleh,” demikian ucapan yang terdengar dalam video tersebut.
Ucapan itu sontak memicu reaksi keras dari sejumlah warga. Ketegangan yang sebelumnya masih dapat dikendalikan dalam forum mediasi pun disebut semakin meningkat.
Ironisnya, di tengah situasi yang membutuhkan ketenangan dan ruang komunikasi terbuka, muncul tindakan yang justru dinilai berpotensi memperkeruh suasana. Terlebih, kehadiran awak media seharusnya menjadi bagian dari fungsi kontrol sosial dan penyampaian informasi kepada publik.
Persoalan lain yang juga menjadi sorotan adalah pihak yang disebut mewakili perusahaan dalam proses dialog dengan masyarakat. Perwakilan tersebut dipersoalkan warga karena dinilai bukan pihak yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan atau memberikan kepastian atas tuntutan masyarakat.
Kondisi itu membuat proses mediasi dipertanyakan. Warga menginginkan adanya dialog langsung dengan pihak perusahaan yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, bukan sekadar perwakilan yang dinilai tidak dapat memberikan jawaban konkret atas tuntutan mereka.
Sementara itu, beredarnya video dugaan pengusiran dan pernyataan bernada provokatif tersebut menambah panjang daftar persoalan dalam polemik aktivitas stockpile batu bara PT SAS.
Warga pun meminta agar proses penyelesaian persoalan dilakukan secara terbuka, transparan, dan mengedepankan komunikasi yang sehat tanpa intimidasi maupun pembatasan terhadap kerja jurnalistik.
Hingga berita ini disusun, tudingan mengenai tindakan pengusiran dan provokasi tersebut masih berdasarkan rekaman video serta keterangan dari pihak masyarakat. Konfirmasi dan klarifikasi resmi dari PT SAS terkait kejadian tersebut masih diperlukan untuk memperoleh pemberitaan yang berimbang. (Red).
