Wakil Bupati Tanjabtim, H. Robby Nahliyansyah, SH melaksanakan kegiatan Konvergensi Stunting Lintas Sektoral ke Kecamatan Nipah Panjang, Senin (15/7)
Ada 4 sasaran Konvergensi Stunting Lintas Sektoral yang dilaksanakan di Kecamatan Nipah Panjang, yakni Desa Bunga Tanjung, Kelurahan Nipah Panjang II, Desa Simpang Datuk dan Desa Simpang Jelita. Untuk di Desa Bunga Tanjung, rombongan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Tanjabtim, H. Robby Nahliyansyah, SH bersama OPD terkait.
Wabup Tanjabtim dalam sambutannya mengatakan, bahwa disamping isu strategis yang saat ini menjadi prioritas yaitu membenahi infrastruktur yang cukup memerlukan perhatian yang besar di Kabupaten Tanjabtim dengan kondisi Topografi wilayah yang sulit.
“Maka harus mampu untuk memikirkan opsi dan langkah yang efektif dan efisien, terutama untuk mencegah Lost Generation akibat kondisi stunting,” katanya.
Untuk prevalensi stunting Tanjabtim tahun 2021 sebesar 25,6 persen, pada tahun 2022 turun 22,5 persen, atau sekitar 31, persen mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 2023 kembali naik menjadi 23,7 persen atau sekitar 1,2 persen. Hal ini tentunya menuntut pemerintah dan semua pihak untuk bekerja keras dalam pencegahan dan penurunan angka stunting.
“Jika bersama-sama, pasti akan mampu untuk mendapatkan hasil yang baik, dan itu bisa kita pacu lebih cepat lagi tahun ini,” tegasnya.
Ada Dua hal pokok yang perlu menjadi perhatian dalam upaya penurunan stunting. Pertama, percepatan penurunan stunting memerlukan komitmen yang kuat dari semuanya. Tidak hanya pemerintah kabupaten, tetapi juga kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan.
Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) merupakan salah satu upaya membantu percepatan penurunan kasus stunting, sebagai gerakan gotong royong dari seluruh elemen bangsa. Pemerintah mengharapkan masyarakat, institusi, stakeholder dan perusahaan yang ada di Tanjabtim untuk ikut berkontribusi dalam percepatan penurunan stunting dengan bergabung dalam program BAAS.
“Ke depan pola pembinaan kita harus Non Seremonial Approach. Saya minta OPD wajib menyajikan data dan fakta intervensi yang telah dilakukan berikut bukti terkait waktu dan tempat sesuai pelaksanaan penganggaran kegiatan yang telah direncanakan,” tukasnya. (Arjun)
