KOTA JAMBI — Federasi Serikat Buruh Jurnalis (FSBJ) yang dipimpin oleh Donner Gultom, hari ini menggelar aksi unjuk rasa di kantor Pemerintah Kota Jambi. Aksi tersebut digelar untuk menyuarakan keresahan masyarakat yang semakin memuncak terkait berbagai permasalahan perkotaan, kemacetan, pelayanan publik, hingga transparansi keuangan daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jambi, A. Ridwan, menerima langsung perwakilan FSBJ dan mendengarkan seluruh aspirasi yang disampaikan secara terbuka. Sekda menyambut baik dan mengapresiasi penyampaian aspirasi tersebut, serta menegaskan bahwa Pemerintah Kota Jambi memahami sepenuhnya berbagai permasalahan yang dialami masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Sekda A. Ridwan berjanji akan melaporkan seluruh tuntutan kepada Wali Kota Jambi, serta secara resmi mengundang pihak FSBJ untuk hadir dalam pertemuan lanjutan pada Hari Jumat, 4 September 2026, di Ruang Wali Kota Jambi. Pertemuan tersebut akan dihadiri oleh 7 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk membahas dan menindaklanjuti setiap poin tuntutan secara konkret.
TUJUAN AKSI
Menyuarakan keresahan masyarakat dan menuntut Pemerintah Kota Jambi mengambil langkah tegas dan nyata atas berbagai permasalahan yang meresahkan warga serta mengganggu aktivitas ekonomi dan sosial di Kota Jambi.
Penertiban Izin Penyedia Internet
Menuntut pengawasan ketat dan pemeriksaan izin operasional bagi seluruh penyedia layanan internet/WiFi serta pengurus APJJI. Diduga kuat terjadi pembiaran terhadap pelaku usaha jasa internet yang beroperasi tanpa izin resmi yang sah.
Penataan 17 SPBU Solar Bersubsidi
Menuntut penataan ulang dan penertiban jalur antrean di 17 titik SPBU penyalur solar bersubsidi di Kota Jambi yang menyebabkan kemacetan parah akibat antrean dan parkir truk di bahu jalan. Seluruh kendaraan yang parkir melanggar harus ditindak dan ditilang.
Pengelolaan Sampah Perkotaan
Menuntut perbaikan sistem penanganan sampah yang terus menumpuk di berbagai titik Kota Jambi. Mempertanyakan keberadaan tagihan retribusi sampah kepada warga sementara pengelolaan tidak memadai, serta ketidaklibatan Forum Ormas Kota dalam pengelolaan sampah padahal merupakan bagian dari pemerintah.
Tinjauan & Pencairan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK)
Menuntut transparansi dan percepatan pencairan BKBK yang hingga kini belum turun ke kelurahan. Dana dari Pemerintah Provinsi sudah dicairkan ke tingkat Kota, namun Kepala BPKAD Kota belum menyalurkan ke kelurahan. Juga mempertanyakan keterlambatan pembayaran kepada BPJS Tenaga Kerja serta keterlambatan pembayaran bagi ahli waris di Kelurahan Wijaya Pura, Kecamatan Jambi Selatan, padahal Kelurahan Eka Jaya sudah menerima pembayaran sejak hampir sebulan lalu.
Transparansi Dana Hibah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Kesbangpol
Menuntut pengawasan ketat atas alokasi dan penggunaan dana hibah Ormas di Kesbangpol Kota Jambi. Anggaran Forum Ormas Kota Jambi diduga terus mengalami penurunan selama lebih dari 5 tahun, dan diduga kuat terdapat permainan atau ketidakwajaran dalam pengelolaannya.
Keterlibatan Serikat Buruh Mandiri Indonesia (SBMI) dalam Lembaga Tripartit & Dewan Pengupahan
Mempertanyakan mengapa Serikat Buruh Mandiri Indonesia (SBMI) tidak pernah diundang, tidak dilibatkan, dan tidak dimasukkan dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota sebagai anggota Dewan Pengupahan maupun LPKS Tripartit. SBMI juga tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan pelatihan UMKM, seminar, maupun bantuan dari Dinas Tenaga Kerja. Selain itu, menuntut pengawasan tegas terhadap standar upah pekerja yang diduga masih berada di bawah ketentuan UMP/UMK yang berlaku.
Penegakan Peraturan Daerah oleh Satpol PP & Dinas Perhubungan
Menuntut penindakan tegas oleh Satpol PP dan Dinas Perhubungan terhadap berbagai pelanggaran Peraturan Daerah yang marak terjadi, khususnya parkir liar di bahu jalan di 17 SPBU penyalur solar bersubsidi yang memicu kemacetan parah. Diduga kuat terdapat ketidaktegasan penindakan, dan FSBJ mempertanyakan dugaan adanya hubungan atau “main-main” antara pihak Satpol PP, Dinas Perhubungan, dengan pengelola SPBU terkait.
– Sekda Kota Jambi A. Ridwan menerima seluruh aspirasi yang disampaikan dan berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh poin tuntutan tersebut bersama Wali Kota Jambi serta kepala OPD terkait.
– Pertemuan Lanjutan Dijadwalkan: Jumat, 4 September 2026 — Ruang Wali Kota Jambi, dihadiri oleh 7 Kepala OPD terkait dan perwakilan FSBJ.
Ketua: Donner Gultom
(D.G / Feri)
